 |
| Wabup Subandrio dan Kepala Dinas Kesehatan KB dan PP Kabupaten Sekadau dalam pembukaan Rakor bidang kesehatan masyarakat Kabupaten Sekadau tahun 2024.(Istimewa) |
Turut dihadiri perwakilan Tim Penggerak PKK kabupaten Sekadau, Camat se-kabupaten Sekadau, para kepala puskesmas dan posyandu se-kabupaten Sekadau.
Wabup Subandrio dalam pembukaan menyatakan Rakor ini bagus dilaksanakan, mengingat kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
"sebab, apa yang kita inginkan dan laksanakan untuk melayani masyarakat kita tidak bisa mencapai secara keseluruhannya, maka perlu adanya campur tangan tim penggerak PKK dan camat hingga Kepala Desa," papar Subandrio.
Menurut Wabup, rakor yang dilaksanakan pada akhir tahun ini di laksanakan semua dinas instansi untuk menyampaikan capaian kerja .
" capaian selama satu tahun,kemudian, yang terpenting adalah pembangunan dibidang kesehatan, adalah hukum tertinggi baginya," timpal Wabup.
Ditegaskan Wabup, dengan masyarakat yang sehat akan menciptakan masyrakat yang produktif.
Untuk mencapai kualitas masyarakat yant sehat dikatakan Wabup, tentunya dengan langkah-langkah yant diambil Pemerintah Daerah.
" yang tergabung dalam pemerintahan ini harus punya tanggung jawab yang besar demi kemajuan kabupaten kita,” kata dia
Ditambahkan Subndrio, tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau berencana akan membangun puskesmas di Seberang Kapuas Sekadau Hilir dan Sungai Tapah Belitang Hulu.
“Namun, kalau ada puskesmas harus ada peralatannya, sudah pasti menjamin kesehatan masyarakat. Yang penting adalah membangun budaya hidup sehat masyarakat dulu” tukas Subandrio
Ditempat sama, Kepala Dinkes, PP dan KB kabupaten Sekadau Henry Alpius, S.Kep, MM mengatakan, Kabupaten Sekadau adalah 3 kabupaten terbaik di seluruh Indonesia dalam penurunan stunting.
" nah, paling penting pencapaian itu bagaimana kita berupaya mempertahankannya, " kata Henry.
Herny menyatakan , target Dinkes yakni 80 persen melakukan kunjungan posyandu di kabupaten Sekadau.
Terutama 4.000 lebih ibu hamil menjadi target dinas untuk diberi perhatian namun sekarang baru 35 persen tercapai.
“itu perlu keaktifan kepala desa untuk mendata ibu hamil,” kata Henry (Nii/Aii/Tim)
